Jakarta, Suarabersama.com – Di tengah berlangsungnya Aksi 205 oleh ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta, Koalisi Ojol Nasional (KON) menyatakan secara tegas bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam demonstrasi yang digelar hari ini.
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, menyebut aksi tersebut berpotensi disusupi kepentingan politik dan bisnis tersembunyi, yang menurutnya tidak mencerminkan suara asli para pengemudi ojol di lapangan.
“Semakin banyak pihak luar yang mencoba mendompleng isu-isu driver ojol untuk kepentingan politik dan bisnis terselubung, tanpa memahami kondisi nyata kami,” ujar Andi dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/5/2025).
KON, yang menaungi ratusan komunitas ojol di berbagai daerah, menolak jika suara pengemudi diseret dalam agenda yang menurut mereka tidak berorientasi pada solusi konkret. Mereka menilai unjuk rasa besar-besaran hari ini bukan cerminan mayoritas sikap pengemudi di Indonesia.
“Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi konkret, bukan panggung politik. Ratusan ribu ojol ikut aksi? Itu tidak benar. Mayoritas pengemudi lebih memilih mencari nafkah untuk keluarga,” tegasnya.
Andi juga menegaskan bahwa pengemudi ojol paham betul bahwa hubungan mereka dengan perusahaan aplikasi bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja layaknya buruh. Meski begitu, mereka mendesak adanya regulasi yang adil untuk memperkuat posisi mitra pengemudi.
“Kami tidak minta jadi karyawan, tapi kami ingin aturan yang menjamin keadilan dalam kemitraan ini. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraannya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, KON menilai bahwa dialog terbuka dan advokasi kebijakan adalah jalur yang paling bijak untuk memperjuangkan kepentingan pengemudi, bukan aksi massa yang rawan dipolitisasi.
“Kami lebih memilih jalur dialog. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru bisa merugikan driver itu sendiri,” pungkas Andi.
Pernyataan ini menjadi suara berbeda di tengah dinamika gerakan ojek online yang semakin kompleks. KON berharap semua pihak yang memperjuangkan nasib pengemudi bisa lebih fokus pada substansi, bukan sekadar simbolisme.
(HP)
