Papua, Suarabersama – Pemerintah Provinsi Papua Barat secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Utama Hotel Aston Niu Manokwari, Rabu (14/5/2025).
Acara strategis ini turut dihadiri para bupati dan wakil bupati dari seluruh kabupaten di Papua Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Dominggus Mandacan menekankan bahwa arah pembangunan Papua Barat bertumpu pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan martabat, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Pembangunan tidak boleh hanya tampak dari grafik dan angka, tetapi harus terasa langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan tujuh prioritas pembangunan yang diselaraskan dengan visi pembangunan nasional melalui Asta Cita.
Dominggus menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi wadah penting dalam menyatukan visi pembangunan pusat dan daerah secara sinergis.
Tujuh Prioritas Pembangunan Papua Barat 2026:
-
Peningkatan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial.
-
Penguatan ekonomi daerah yang inklusif, produktif, dan berbasis potensi lokal masyarakat.
-
Kemandirian dan ketahanan pangan, melalui pengembangan pertanian dan perikanan berkelanjutan.
-
Stabilitas sosial, budaya, dan keamanan, guna memperkuat harmoni masyarakat.
-
Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis digitalisasi.
-
Optimalisasi dana Otonomi Khusus, khususnya untuk mendukung pemberdayaan OAP dan pemerataan hasil pembangunan.
-
Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, untuk mendukung mobilitas dan distribusi ekonomi di seluruh Papua Barat.
Dengan prioritas ini, Papua Barat diharapkan bisa terus tumbuh menjadi daerah yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing, sekaligus menjaga keunikan identitas dan potensi lokalnya.
