Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan pentingnya membangun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai institusi korporasi yang sehat dan berintegritas. Hal ini disampaikan Erick usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/4).
“Kita harus mendorong Danantara ini menjadi institusi korporasi yang sehat,” ujar Erick. Ia menambahkan bahwa Kementerian BUMN memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. “Kami di Kementerian BUMN tentu perannya mirip seperti Menteri Keuangan dulu, namun dalam kerangka yang tidak melangkahi,” jelasnya.
Erick menekankan bahwa pembentukan Danantara yang baru harus disertai payung hukum yang kuat untuk mencegah praktik korupsi. Menurutnya, pencegahan tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada komitmen kepemimpinan.
“Saya rasa kalau niat baik para pimpinan, dari diri kita sendiri, mau bersih-bersih, itu yang lebih mudah. Kami dorong agar pola ini dibangun bersama KPK, bukan hanya sistematis tapi juga lewat kepemimpinan yang bersih,” kata Erick.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan dukungan penuh lembaganya terhadap langkah penguatan Danantara. Ia menyatakan bahwa KPK akan terus mengawal proses pembentukan dan operasional Danantara agar tidak menjadi celah korupsi.
“KPK akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN, termasuk yang dilakukan oleh Danantara, agar pengelolaan keuangan negara benar-benar bisa bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat,” ujar Johanis.
Kolaborasi antara Kementerian BUMN dan KPK ini diharapkan dapat memperkuat fondasi Danantara sebagai pengelola aset strategis negara yang transparan, akuntabel, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
(HP)
