suarabersama.com, Jakarta – Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) secara resmi membantah laporan yang menyebut Rusia mengajukan permintaan untuk menggunakan salah satu pangkalan militer di wilayah Indonesia.
“Informasi yang beredar terkait usulan penggunaan pangkalan militer Indonesia oleh Rusia tidak benar,” tegas Kepala Biro Humas dan Informasi Kemhan, Frega Wenas Inkiriwang, Selasa malam (15/4), dikutip dari Antara.
Isu tersebut pertama kali mencuat dari pemberitaan media internasional, yang mengklaim bahwa pemerintah Rusia mengusulkan penggunaan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai basis operasional bagi pesawat tempur jarak jauh milik Angkatan Udara Rusia (VKS). Dugaan ini muncul usai pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025 lalu.
DPR: Langgar Konstitusi dan Politik Bebas Aktif
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, turut angkat bicara terkait kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa keberadaan pangkalan militer asing di Indonesia bertentangan dengan prinsip dasar negara.
“Konstitusi kita secara tegas melarang pangkalan militer asing di wilayah NKRI. Ini bukan sekadar persoalan legalitas, tapi menyangkut kedaulatan dan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dipegang teguh Indonesia,” jelasnya.
Hasanuddin juga memperingatkan bahwa keberadaan militer asing, terutama di kawasan strategis seperti Asia Tenggara, berpotensi menimbulkan ketegangan antarnegara ASEAN dan bisa mengganggu stabilitas kawasan secara keseluruhan.
Lanud Manuhua, Objek Strategis dan Sensitif
Lanud Manuhua di Biak, Papua, yang disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut, merupakan salah satu pangkalan udara strategis TNI AU yang juga berbagi fasilitas dengan Bandara Frans Kaisiepo. Posisinya yang strategis menjadikan wilayah ini sangat sensitif secara geopolitik.
Dengan bantahan tegas dari Kemhan dan sikap konsisten dari parlemen, Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip non-blok dan kedaulatan teritorial di tengah dinamika geopolitik global.
