Jakarta, Suarabersama.com – Haris Rusly Moti, salah seorang eksponen gerakan mahasiswa 1998, berpendapat bahwa teror yang ditujukan kepada kantor media Tempo bukanlah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Moti, justru pemerintahan saat ini dirugikan dengan munculnya persepsi negatif akibat teror tersebut.
“Kami mengecam keras rangkaian teror yang ditujukan kepada kantor media Tempo. Kebebasan pers dan kemerdekaan berpendapat dijamin konstitusi dan kita semua harus menghormatinya,” ujar Haris Moti kepada wartawan, Senin 24 Maret 2025.
Moti menegaskan bahwa pidato Presiden Prabowo pada 19 Maret 2025 tidak mengkritik sikap kritis media. Sebaliknya, Presiden Prabowo justru melakukan introspeksi dan memerintahkan perbaikan dalam komunikasi publik pemerintahan.
Teror yang terjadi bersamaan dengan pembahasan RUU TNI di DPR RI ini, menurut Moti, sengaja diatur oleh peneror untuk menciptakan hubungan antara Pemerintahan Prabowo dan aksi teror. Dengan cara ini, para peneror berharap masyarakat akan mengasosiasikan teror dengan pemerintahan yang sedang berkuasa, sehingga persepsi negatif terhadap pemerintahan dapat berkembang.
Berdasarkan analisis media sosial, Moti melihat adanya persepsi yang berkembang bahwa pemerintah dan pendukungnya berada di balik serangkaian teror tersebut. “Ini memperburuk citra pemerintah di mata publik, seakan terlibat dalam tindakan teror tersebut,” ungkap Moti dalam rilisnya kepada media.
Moti menilai, tidak hanya media yang dirugikan, tetapi juga Pemerintahan Prabowo dan pendukungnya yang disudutkan dengan persepsi bahwa mereka adalah pelaku teror. Hal ini membuat citra mereka semakin buruk di mata masyarakat.
Lebih lanjut, Moti menilai bahwa tujuan dari teror tersebut adalah untuk menebar ketakutan kepada media massa dan organisasi civil society, dengan harapan untuk menciptakan citra pemerintahan Prabowo sebagai militeristik dan anti-demokrasi.
Rangkaian teror yang diglorifikasi di media sosial ini semakin memperburuk citra pemerintahan, seolah-olah kembali menggunakan cara-cara militerisme yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Moti juga menduga ada kepentingan tertentu yang terancam dengan kebijakan nasionalistik Presiden Prabowo, seperti mafia migas dan kepentingan geopolitik, yang bisa saja terlibat dalam rangkaian teror ini.
Moti menegaskan bahwa teror ini bertujuan untuk menciptakan ketidakpercayaan, ketidakteraturan sosial, dan ketidakpatuhan terhadap hukum, yang bisa memicu konflik besar antara masyarakat dan pemerintah.
(HP)
