Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) tengah berupaya mengurangi dampak sosial akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 12.000 buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Kabupaten Sukoharjo. Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menjelaskan bahwa komunikasi lintas sektoral dilakukan dengan pemerintah pusat, daerah, dan sektor dunia usaha untuk mencari solusi bagi para pekerja yang terdampak.
Beberapa langkah telah diambil untuk membantu para pekerja yang kehilangan pekerjaan. Salah satunya adalah adanya perusahaan industri tembakau di Kudus yang siap menampung sekitar 2.000 pekerja.
“Tadi, salah satu sudah bisikin saya, siap (menyerap) 2.000-an orang (pekerja),” kata Luthfi dikutip Kamis, (6/3/2025).
Selain itu, Luthfi menyebutkan ada hampir 22 perusahaan yang siap menyerap eks pekerja Sritex jika mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain.
Luthfi menambahkan bahwa Pemprov Jateng akan berusaha maksimal dalam memberikan solusi, namun prosesnya tidaklah mudah karena harus melakukan seleksi dan analisis terhadap para pekerja yang berdomisili di Sukoharjo maupun dari luar daerah. Pemprov Jateng juga mempersiapkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) bagi pekerja yang ingin berwirausaha.
Untuk hak-hak pekerja, Pemprov Jateng sedang berupaya agar tunjangan jaminan hari tua (JHT) dan tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat diselesaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dilakukan untuk mendata pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar Sritex agar dampak sosial dapat diminimalisir.
(HP)
