suarabersama.com, MAGELANG — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan fungsi sertifikat yang diberikan kepada kepala daerah setelah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang. Menurut Tito, sertifikat tersebut hanya berfungsi sebagai bukti keikutsertaan dalam pembekalan.
“Enggak ada, itu hanya sebagai bekal. Kalau lulus berarti mereka mengikuti secara penuh. Tapi semua tergantung daya tangkap masing-masing,” jelas Tito di Kompleks Akmil, Senin (24/2) malam.
Tingkat Kehadiran Tentukan Sertifikat
Tito menegaskan bahwa sertifikat kelulusan hanya diberikan kepada peserta dengan tingkat kehadiran minimal 90 persen. Sementara itu, kepala daerah yang hadir di bawah 90 persen hanya akan menerima sertifikat ‘telah mengikuti’.
“Yang 90 persen kehadirannya akan mendapatkan sertifikat ‘lulus’. Sementara yang hadir di tengah-tengah, kita berikan sertifikat ‘telah mengikuti’ sebagai bentuk apresiasi,” ujar Tito.
Keterlambatan Berakibat Kehilangan Materi Penting
Meskipun hadir sejak awal, Tito menekankan bahwa hal itu tidak menjamin peserta dapat menyerap seluruh materi. Namun, peserta yang terlambat bergabung dipastikan melewatkan sejumlah materi penting. “Kalau ikut terus tapi sakit dan di kamar, ya enggak dapat apa-apa juga. Yang terlambat harus mengejar dengan bertanya ke peserta lain. Materi pembicara sudah dibagikan, jadi mereka bisa mempelajarinya,” jelas Tito.
Bangun Jaringan Jadi Fokus di Sisa Retret
Selain mengejar materi, Tito menekankan pentingnya membangun komunikasi dan jaringan antar kepala daerah selama sisa masa retret. “Kami tetap menghargai semua peserta, tetapi bagi yang lulus, itu adalah apresiasi atas partisipasi mereka,” tutupnya.
Kehadiran Kepala Daerah di Retret Akmil
Sebelumnya, sejumlah kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 tidak hadir secara penuh di retret yang dimulai 21 Februari. Beberapa di antaranya baru bergabung di hari-hari berikutnya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.
Sebanyak 17 kepala daerah baru hadir pada Minggu (23/2) malam, sementara 19 lainnya menyusul keesokan harinya. Keterlambatan ini membuat mereka harus berupaya mengejar materi dan membangun jaringan dengan peserta lain.
