Jakarta. Suarabersama.com – Pada hari ini, Senin (24/2/2025), Indonesia secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah lembaga superholding yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peluncuran ini mendapat perhatian luas dari media internasional.
Bloomberg dalam laporannya menyebutkan bahwa Danantara akan berfungsi sebagai sarana investasi dan induk bagi BUMN yang mencakup sektor-sektor penting mulai dari perbankan hingga energi. Danantara memperoleh kekuatan lebih besar melalui revisi Undang-Undang BUMN, yang membuat lembaga ini melapor langsung kepada Presiden. Langkah ini memberikan kendali lebih kepada pemerintah atas entitas BUMN dan dividen tahunan yang mencapai miliaran dolar. Namun, langkah tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai pengelolaan yang transparan, terutama di negara yang sudah lama dihadapkan dengan masalah birokrasi dan korupsi. Meskipun ada batasan hukum terkait defisit fiskal dan utang, Danantara menawarkan solusi untuk mendanai berbagai proyek strategis di luar pembatasan tersebut.
Ekonom Barclays, Brian Tan, dalam wawancaranya dengan Bloomberg menilai bahwa ini akan memungkinkan pemerintah untuk lebih mempengaruhi penggunaan modal BUMN, yang bisa berujung pada pengeluaran off-balance-sheet yang lebih signifikan.
Dalam laporan Reuters, disebutkan bahwa Danantara akan mengelola dana lebih dari US$900 miliar, yang akan diinvestasikan dalam berbagai proyek berkelanjutan yang mencakup energi terbarukan, manufaktur maju, serta produksi pangan. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang juga tokoh utama di balik pembentukan Danantara, berharap bahwa proyek-proyek ini akan mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.
Danantara akan mengadopsi model sovereign wealth fund (SWF) Temasek milik Singapura, dengan mengendalikan sepenuhnya kepemilikan pemerintah di berbagai BUMN strategis, termasuk Bank Mandiri, BRI, dan Pertamina. Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa langkah ini telah menghasilkan efisiensi anggaran yang menghemat lebih dari US$20 miliar, yang akan dialokasikan untuk lebih dari 20 proyek besar di sektor pertambangan dan sumber daya alam.
Revisi Undang-Undang BUMN juga membuka peluang bagi Danantara untuk mengelola aset negara lainnya, termasuk perusahaan listrik negara PLN, perusahaan telekomunikasi Telkom, dan sektor energi lainnya. Harapan besar disematkan pada Danantara untuk mengarahkan Indonesia ke jalur pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
Dengan total aset yang diperkirakan lebih dari US$900 miliar, Danantara menjadi sovereign wealth fund kedua di Indonesia setelah INA (Indonesian Investment Authority), yang didirikan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2021. Pemerintah berharap, dengan pengelolaan yang lebih terpusat dan terintegrasi, Danantara akan berperan signifikan dalam membangun perekonomian Indonesia menuju target pertumbuhan 8%.
(HP)
