Jakarta, Suarabersama.com – Haris Rusly Moti, mantan aktivis mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), memberikan pandangannya mengenai protes yang tengah berlangsung di kalangan mahasiswa Indonesia. Menurut Haris, aksi unjuk rasa ini berpotensi ditunggangi oleh kepentingan geopolitik untuk menciptakan eskalasi politik di dalam negeri.
Haris menjelaskan bahwa kebijakan nasionalistik kerakyatan yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo, seperti keanggotaan Indonesia dalam BRICS, pembentukan Danantara dan Bank Emas, serta kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) yang mewajibkan dana tersebut ditempatkan dalam negeri, berpotensi menarik perhatian pihak-pihak luar yang ingin mempengaruhi situasi domestik.
“Pemerintahan Prabowo, dengan sejumlah kebijakan strategis, telah membangun landasan yang kokoh dalam memperkuat ekonomi dan kedaulatan Indonesia. Namun, saya khawatir ada upaya dari pihak-pihak luar untuk menciptakan keretakan sosial melalui provokasi yang disebarkan lewat media sosial,” ujar Haris.
Haris juga mengungkapkan bahwa protes mahasiswa yang berkembang belakangan ini berawal dari kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah. Meskipun begitu, ia meyakini bahwa kebijakan-kebijakan tersebut memiliki dasar yang benar dan perlu ada pemahaman yang lebih mendalam serta penyesuaian dalam implementasinya.
“Kesalahpahaman tersebut bisa saja timbul akibat adanya rekayasa dari pihak-pihak dengan kepentingan geopolitik dan kekuatan kapital yang merasa dirugikan,” tambah Haris, yang juga merupakan eks Komandan Relawan Tim Nasional Pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Lebih lanjut, Haris menyoroti isu efisiensi anggaran yang diangkat oleh gerakan mahasiswa mengenai pengendalian utang luar negeri dan mencegah kebocoran anggaran. Ia menyebutkan bahwa isu tersebut memang sudah lama diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia, namun ia menekankan bahwa protes ini bisa saja timbul karena kesalahpahaman atau adanya upaya untuk memperkeruh suasana.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan nasionalistik yang diambil pemerintahan Prabowo tidak selalu menyenangkan bagi kelompok-kelompok tertentu, terutama yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan sebelumnya.
(HP)
