Jakarta, Suarabersama.com – Sebuah surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) yang beredar luas di media sosial sempat mencuri perhatian publik. Surat tersebut menyatakan penghentian sementara rekrutmen program beasiswa untuk dokter, dokter gigi, serta dokter spesialis-subspesialis tahun 2025. Keputusan ini dikabarkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berita mengenai penghentian rekrutmen beasiswa ini langsung memicu banyak respons dari warganet. Sebagian besar pengguna media sosial menilai bahwa keputusan ini bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan jumlah dokter spesialis di Indonesia.
Namun, beberapa jam setelah surat tersebut viral, pihak Kemenkes memberikan klarifikasi. Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Anna Kurniati, menyatakan bahwa program beasiswa akan tetap dibuka dan tidak ada penghentian rekrutmen. Surat yang semula beredar tersebut segera diralat.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan lebih lanjut bahwa surat baru yang dirilis pada Senin (19/2/2025) bertujuan untuk membatalkan keputusan yang ada dalam surat pemberitahuan sebelumnya (Nomor DO.01.01/F.III/340/2025). Pemerintah memastikan bahwa pembiayaan untuk program beasiswa dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis-subspesialis untuk tahun 2025 telah dikaji dengan cermat, dan dananya dipastikan cukup untuk mendukung kelancaran program ini.
“Bersama ini kami sampaikan bahwa program beasiswa pendidikan dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis/subspesialis tetap berjalan, termasuk bagi peserta aktif penerima beasiswa yang saat ini sedang dalam proses pendidikan,” demikian surat yang dirilis Senin (19/2).
Dengan adanya penjelasan tersebut, masyarakat kini bisa tenang karena program beasiswa penting ini tetap akan berjalan seperti biasa, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah.
(HP)
