Jakarta, Suarabersama – Mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Senin (17/2/2025). Aksi ini merupakan protes terhadap kebijakan pemerintah, termasuk revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan, serta pemotongan anggaran pendidikan.
Mereka menilai pemangkasan anggaran pendidikan dapat memperburuk kualitas pendidikan dan akses bagi rakyat. Koordinator BEM SI, Satria, menyatakan pentingnya anggaran pendidikan yang layak untuk memastikan pendidikan yang murah dan berkualitas bagi semua warga negara.
Aksi ini juga menuntut pencabutan proyek strategis nasional yang bermasalah dan penolakan terhadap revisi UU Minerba yang dianggap membungkam kritik akademik. Revisi UU TNI dan Polri juga dipandang dapat memperbesar kewenangan aparat dan berisiko mengancam demokrasi.
Mahasiswa juga menuntut agar multifungsi ABRI dicabut, mengingat banyaknya anggota TNI dan Polri yang menduduki jabatan sipil. Hal ini dianggap menyalahi prinsip demokrasi dan tugas pokok mereka.
Dalam aksi tersebut, mereka membacakan 13 tuntutan, antara lain:
- Ciptakan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Cabut proyek strategis nasional yang bermasalah dan wujudkan reforma agraria.
- Tolak revisi UU Minerba.
- Hapuskan multifungsi ABRI.
- Sahkan rancangan UU Masyarakat Adat untuk perlindungan hukum terhadap tanah dan budaya adat.
- Cabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mengancam kepentingan rakyat.
- Evaluasi program makan bergizi gratis.
- Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen.
- Desak pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset untuk memberantas korupsi.
- Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang memperkuat imunitas aparat.
- Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pejabat yang boros dan tidak bertanggung jawab.
- Tolak revisi tata tertib DPR yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.
- Reformasi Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme dan menghilangkan budaya represif.
Aksi ini merupakan seruan bagi seluruh masyarakat untuk mengawal pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial di Indonesia.
