suarabersama.com, Jakarta – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan pandangannya terkait kebijakan efisiensi anggaran senilai Rp 306,69 triliun yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia TV pada program Squawk Box, Senin (17/2/2025), SBY menegaskan bahwa kebijakan tersebut sah secara konstitusional.
Menurut SBY, langkah yang diambil Prabowo bukanlah suatu kesalahan, melainkan bagian dari upaya untuk mengatasi inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Ia juga mengapresiasi koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR dalam menyukseskan kebijakan ini.
“Pak Prabowo menginstruksikan efisiensi, memerangi inefisiensi, dan itu adalah langkah yang benar,” ujar SBY dengan tegas.
APBN 2025 Perlu Penyesuaian
SBY menilai bahwa APBN 2025 yang telah ditetapkan bersama DPR dan pemerintahan sebelumnya memang perlu disesuaikan. Ia mengingatkan bahwa presiden memiliki kewenangan untuk melakukan rekonstruksi anggaran dalam kondisi tertentu.
“Melakukan perubahan terhadap anggaran itu diperbolehkan dan sah. Saya juga melakukan hal serupa pada 2014,” ungkapnya.
Selain itu, SBY menyambut baik sinergi antara pemerintah dan DPR dalam upaya merevisi kebijakan anggaran. Ia menegaskan bahwa langkah ini tetap berada dalam koridor konstitusi karena APBN selalu dibahas dan disepakati bersama.
“Saya mendukung ini. Pemerintah dan DPR bekerja sesuai dengan aturan, sehingga keputusan ini legal dan sah,” tambahnya.
Pentingnya Transparansi dalam Efisiensi Anggaran
Lebih lanjut, SBY menekankan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, perlu menjelaskan secara transparan alasan di balik kebijakan efisiensi anggaran ini guna menghindari spekulasi di masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini bertujuan untuk memastikan keuangan negara lebih sehat dan penggunaan APBN lebih efektif.
“Presiden Prabowo ingin anggaran negara digunakan secara efisien, bersih, dan tepat sasaran, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat.
Strategi Efisiensi Hingga Rp750 Triliun
Presiden Prabowo menargetkan efisiensi anggaran dilakukan dalam tiga tahap dengan total pemangkasan mencapai Rp 750 triliun. Tahap pertama telah berhasil menghemat Rp 306,69 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pada tahap kedua, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp 308 triliun, meski belum ada kepastian mengenai jadwal pelaksanaannya. Prabowo menegaskan bahwa efisiensi ini akan difokuskan pada Kementerian dan Lembaga (K/L), di mana Rp 58 triliun akan dikembalikan untuk operasional mereka.
Tahap ketiga akan difokuskan pada efisiensi di sektor BUMN. Dari target dividen BUMN sebesar Rp 300 triliun, sebanyak Rp 200 triliun akan digunakan untuk negara, sementara Rp 100 triliun akan dikembalikan kepada BUMN untuk pengembangan lebih lanjut.
Dengan langkah-langkah ini, Prabowo berkomitmen untuk menciptakan pengelolaan anggaran negara yang lebih efisien dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
