Jakarta, Suarabersama – Komisi VII DPR RI mengkritik kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di TVRI dan RRI akibat kebijakan efisiensi anggaran, yang berdampak pada sekitar seribu pekerja, termasuk kontributor, penyiar lepas, tenaga keamanan, dan teknisi. Anggota Komisi VII DPR RI menganggap pemangkasan anggaran ini seharusnya dimulai dari tingkat atas, bukan dengan mengorbankan pekerja. Mereka juga menyoroti ketidaksesuaian informasi yang disampaikan oleh pihak direksi terkait PHK ini.
Putra Nababan, anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, menilai bahwa tenaga kontributor dan pekerja harian harusnya menjadi prioritas anggaran, bukan malah menjadi korban efisiensi. Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut perlu dilakukan dengan transparansi yang lebih baik. Selain itu, ia mengkritik narasi publik yang mengaitkan pemangkasan anggaran dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya bisa menimbulkan dilema bagi masyarakat.
Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, turut menanggapi dengan meminta TVRI dan RRI untuk segera mengatasi kekhawatiran pekerja yang terancam PHK menjelang Ramadhan. Ia berharap pekerja tetap bisa fokus bekerja tanpa khawatir kehilangan pekerjaan.
