suarabersama.com, Jakarta – Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menimpa sekitar 1.000 pekerja di TVRI dan RRI, termasuk kontributor, penyiar lepas, tenaga keamanan, serta teknisi, menuai sorotan dari DPR RI.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P, Putra Nababan, mengkritisi pemangkasan anggaran yang dinilai lebih dulu menyasar tenaga kerja dibandingkan belanja lain yang dianggap kurang prioritas. Ia menuntut transparansi dari jajaran direksi kedua lembaga penyiaran publik tersebut.
“Kami melihat video viral seorang penyiar RRI di Ternate yang mengeluhkan PHK, yang telah ditonton hampir 1 juta kali. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama mengatakan tidak ada PHK. Ini perlu diklarifikasi,” ujar Putra di DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Putra menegaskan bahwa tenaga kerja non-permanen seharusnya menjadi prioritas dalam alokasi anggaran, bukan justru terkena dampak efisiensi.
PHK dan Program Makan Bergizi Gratis: Dua Hal yang Berbeda
Ia juga menyoroti adanya narasi yang mengaitkan pemangkasan anggaran dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jangan sampai publik dipaksa memilih antara program MBG atau pekerjaan mereka. Ini salah dalam pengelolaan narasi. Bagaimana mungkin negara memberi makan anak-anak, sementara orang tua mereka justru kehilangan pekerjaan?” tegasnya.
Menurutnya, pekerja media daerah tetap menunjukkan dedikasi tinggi meskipun tanpa jaminan asuransi. Oleh karena itu, ia mendesak agar dalam proses rekonstruksi keuangan TVRI dan RRI, tidak ada PHK terhadap tenaga kerja tetap maupun lepas.
Menjelang Ramadhan, Pekerja Harus Diberi Kepastian
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, turut menanggapi isu ini dengan meminta TVRI dan RRI segera mengambil langkah konkret guna menenangkan para pekerja yang cemas kehilangan pekerjaan.
“Ini menjelang Ramadhan, bagaimana perasaan mereka yang terancam PHK? Kita ingin mereka tetap bisa bekerja dengan tenang dan berkontribusi,” ujar Saleh.
Ia berharap keputusan terkait tenaga kerja segera ditinjau kembali, mengingat banyak pekerja yang sudah merasa tidak pasti dengan masa depan mereka.
“Jangan sampai mereka terus merasa terancam. Ini menyangkut kesejahteraan banyak orang. Semoga sebelum Ramadhan, kepastian ini bisa diberikan,” tegasnya.
