suarabersama.com, Jakarta – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tengah memasuki fase transformasi signifikan di bawah kepemimpinan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro. Langkah-langkah reformasi ini mendapat perhatian publik setelah adanya aksi unjuk rasa dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kementerian, Senin (20/1/2025). Meski demikian, reformasi yang dilakukan Satryo sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Latar Belakang Demonstrasi
Unjuk rasa yang melibatkan ratusan ASN ini diduga dipicu oleh kebijakan mutasi dan promosi besar-besaran di kementerian, yang bertujuan meningkatkan kinerja institusi. Menteri Satryo menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi kementerian pascapemisahan kementerian menjadi tiga entitas. “Kami sedang melakukan penyesuaian untuk memastikan semua sesuai dengan kebutuhan dan arahan presiden, termasuk efisiensi anggaran,” tegas Satryo.
Terkait isu pemberhentian pegawai, Kemendiktisaintek menyatakan bahwa proses tersebut mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Khairul Munadi, menegaskan bahwa kebijakan rotasi, mutasi, dan promosi ASN adalah langkah normatif untuk menyegarkan organisasi. “Hal ini juga merupakan bagian dari pengembangan kompetensi ASN melalui pengalaman kerja lintas fungsi,” jelas Khairul.
Reaksi Menteri dan Penegasan Pemerintah
Menteri Satryo membantah tuduhan terkait tindakan tidak pantas, seperti yang beredar dalam beberapa rekaman viral di media sosial. Beliau menegaskan bahwa langkah yang diambil adalah bentuk pembenahan organisasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan pendidikan tinggi dan teknologi di Indonesia. “Kami sedang bersih-bersih, dan itu perlu dilakukan demi masa depan bangsa,” ujar Satryo.
Pihak Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, juga mendorong penyelesaian polemik ini melalui dialog. “Penting untuk menjaga keharmonisan di internal kementerian melalui komunikasi yang terbuka dan solutif,” imbuhnya.
Dukungan DPR dan Komitmen Pemerintah
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menekankan bahwa reformasi di kementerian harus tetap berlandaskan hukum dan etika birokrasi. “Kami akan mengawal langkah-langkah yang dilakukan kementerian untuk memastikan sejalan dengan kepentingan nasional,” tegas Dasco.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, Mohammad Averrouce, juga menegaskan bahwa proses mutasi maupun pemberhentian ASN harus mengikuti mekanisme yang jelas dan transparan.
Transformasi Menuju Kemajuan
Langkah reformasi di Kemendiktisaintek tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap visi Presiden Prabowo, tetapi juga menjadi bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, riset, dan inovasi di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, pemerintah tetap optimistis bahwa reformasi ini akan memberikan dampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa.
“Ke depan, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat optimal bagi rakyat Indonesia,” tutup Menteri Satryo.
