Jakarta, Suarabersama.com – Pembongkaran pagar laut ilegal di Tangerang oleh TNI mendapat dukungan dari Walhi. Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Friatna, menilai tindakan tersebut sejalan dengan pernyataan pemerintah bahwa pagar laut merupakan aktivitas ilegal. Mukri meminta aparat hukum memproses lebih lanjut dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu.
“Tidak ada masalah karena pemerintah sendiri dalam hal ini KPP telah menyebut pagar laut sebagai kegiatan ilegal,” ujar Mukri kepada Media Indonesia, Minggu (19/1).
Mukri juga mendorong aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pemasangan pagar tersebut. Ia menyebut nama-nama seperti JPR dan Abu Janda yang sebelumnya mengaku mengetahui proses pemagaran dan mendesak agar mereka diproses hukum.
Menurutnya, ada kemungkinan hubungan antara pagar laut ilegal ini dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland, mengingat lokasi pemasangan pagar berdekatan dengan area proyek tersebut. Mukri menyebut bahwa titik awal pemasangan pagar berada di Tanjung Burung Teluknaga, yang berbatasan langsung dengan kawasan HGB (Hak Guna Bangunan) di PSN tersebut, termasuk hutan mangrove.
Untuk memastikan transparansi, Mukri meminta aparat hukum memanggil pihak-pihak yang mengetahui proses pemasangan pagar laut, guna mendapatkan keterangan yang valid dan akurat.
(HP)
