suarabersama.com, Jakarta– Pemerintah tengah mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama dua pekan terakhir. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa program ini berjalan lancar namun masih memerlukan sejumlah penyempurnaan, terutama terkait ketidakmerataan penerima manfaat di sekolah.
“Kami terus memantau masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi harian,” ujar Dadan, Rabu, 15 Januari 2025. “Penyempurnaan program ini hanya soal waktu.”
Dadan menjelaskan, evaluasi dilakukan setiap hari di tingkat lembaga, sementara koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto dilakukan secara rutin, baik secara langsung maupun melalui telepon.
Program MBG sendiri merupakan salah satu kebijakan unggulan Presiden Prabowo yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Kebijakan ini menargetkan lebih dari 3 juta anak Indonesia, baik di sekolah maupun pesantren, untuk menerima makanan bergizi secara gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi nasional.
Berbagai Kendala yang Ditemui
Selama dua pekan implementasi, berbagai tantangan muncul, termasuk keterbatasan anggaran, kendala distribusi makanan, pengawasan kandungan gizi, hingga dampak lingkungan dari limbah program. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Bachtiar Najamudin, menyatakan pentingnya pengawasan ketat agar program ini berjalan sesuai harapan.
“DPD akan aktif turun ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan program ini sesuai dengan tujuan awal. Kami juga akan memverifikasi laporan-laporan yang beredar di media sosial,” kata Sultan, Selasa, 14 Januari 2025.
Ia juga menyoroti tingginya biaya pelaksanaan di wilayah Indonesia Timur dan perlunya memastikan kandungan gizi makanan yang diberikan. “Kita harus tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap kandungan gizi, apakah BPOM atau pihak lain,” tambahnya.
Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan agar program ini dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
