Jakarta, Suarabersama.com – Pembangunan tahap pertama Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung. Berdasarkan rilis Otorita IKN, periode pembangunan 2022-2024 difokuskan pada infrastruktur dasar, seperti jalan, kompleks perkantoran, dan hunian. Selain itu, area komersial juga disiapkan untuk mendukung pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke kawasan inti.
Proyek ini dilaksanakan secara bertahap hingga 2045 untuk memastikan keberlanjutan. Tahap pertama mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar dengan pengembangan sekitar 1.759 hektar. KIPP dibagi menjadi tiga sub-wilayah perencanaan: pusat pemerintahan (Sub-WP 1A), pusat edukasi dan pelatihan (Sub-WP 1B), serta pusat kesehatan (Sub-WP 1C).
Berbagai infrastruktur penting telah dibangun, termasuk Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang–KTT Kariangau, Jalan Sumbu Kebangsaan, serta sejumlah fasilitas publik seperti Gedung Istana Negara, Kantor Kepresidenan, dan hunian ASN. Progres fisik keseluruhan mencapai rata-rata 81,1 persen, dengan beberapa proyek utama telah selesai.
Salah satu infrastruktur strategis yang telah selesai adalah Bendungan Sepaku Semoi, yang berfungsi sebagai sumber air baku, dilengkapi dengan teknologi ozon untuk memastikan kualitas air minum. Seiring dengan itu, fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan hunian berbasis compact living juga disiapkan untuk mendukung mobilitas dan gaya hidup berkelanjutan.
Hingga kini, pembangunan tahap pertama berhasil menarik investasi swasta sebesar Rp 58,41 triliun dari berbagai sektor, termasuk ritel, energi, pendidikan, hingga teknologi. Pencapaian ini menunjukkan optimisme dunia usaha terhadap pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan modern dan inklusif.
Memasuki tahap kedua (2025-2029), dua milestone utama ditargetkan, yakni penyelesaian infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan ekosistem perkantoran dan hunian untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat siap digunakan pada 2028.
Progres signifikan ini diharapkan terus mendorong pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru Indonesia yang berkelanjutan.
(HP)
