Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan tanggapannya terhadap sindiran Presiden Prabowo Subianto mengenai vonis ringan yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi besar. Mahfud menegaskan bahwa meskipun ada keterbatasan dalam pedoman hukuman penjara, semangat Presiden untuk memberantas korupsi patut diapresiasi.
“Pedoman hukuman tertinggi untuk penjara adalah 20 tahun. Namun, yang lebih berat sebenarnya adalah hukuman seumur hidup,” ujar Mahfud dalam wawancara dengan Kompas TV yang dikutip suarabersama.com. Ia juga menambahkan bahwa untuk kasus yang sangat luar biasa, hukuman mati bisa menjadi opsi yang relevan.
Mahfud mengakui bahwa masyarakat merasa tersakiti oleh vonis ringan yang diberikan kepada Harvey Moeis, terdakwa korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Vonis tersebut dinilai sangat ringan dan tidak mencerminkan keadilan.
“Kasus ini menyentuh rasa keadilan masyarakat. Korupsi sebesar itu, tetapi hukumannya sangat ringan. Ini adalah pukulan berat bagi rasa keadilan kita,” tegasnya.
Mahfud juga memberikan contoh kasus lain, seperti Budi Said, yang terlibat dalam korupsi senilai Rp1,1 triliun. Dalam kasus tersebut, Budi dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, yang dianggap lebih proporsional dibandingkan dengan vonis Harvey Moeis.
Menko Polhukam menekankan bahwa pengadilan tinggi harus lebih fokus pada rasa keadilan saat memutuskan perkara besar seperti ini. Ia berharap hakim pengadilan tinggi yang menangani banding Harvey Moeis dapat mempertimbangkan hukuman yang lebih berat, sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo.
“Kita berharap hakim pengadilan tinggi konsisten dengan rasa keadilan masyarakat. Vonis Harvey Moeis sungguh luar biasa ringan, dan ini perlu diperbaiki,” kata Mahfud.
Mahfud menyatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi regulasi yang ada untuk memastikan hukuman bagi koruptor dapat memberikan efek jera. Ia juga menyebutkan bahwa wacana hukuman mati untuk kasus korupsi luar biasa, seperti yang diusulkan beberapa pihak, dapat dipertimbangkan lebih serius.
Dengan pernyataan dari Presiden dan Menko Polhukam, masyarakat berharap ada langkah konkret untuk memperbaiki sistem peradilan, khususnya dalam menangani kasus korupsi besar. Harapan ini juga menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi secara menyeluruh.
(HP)
