Jakarta, Suarabersama.com – Mari bersama-sama memerangi narkoba guna mewujudkan Indonesia Emas 2045, menjadi penekanan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang disampaikan Pj Sekda Topan Obaja Putra Ginting, saat menghadiri ibadah dan perayaan Natal Els Ministry di Adora Convention Nusantara Hall Jalan Harmonika Baru, Minggu (8/12) malam.
Dikatakan Topan Ginting, Provinsi Sumut merupakan peringkat pertama di Indonesia tertinggi dalam penyalahgunaan narkoba. Sedangkan Kota Medan, imbuhnya, tingkat pertama penyalahgunaan narkoba di Sumut.
“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Melalui gereja-gereja yang ada di Kota Medan, mari kita sepakat mulai hari ini dan mengawali tahun 2025 beserta seluruh masyarakat Kota Medan, kita harus bisa bersama-sama berperang melawan narkoba,” kata Topan Ginting.
Penyebab terjadinya kejahatan, kata Topan Ginting, salah satu pemicunya akibat penyalahgunaan narkoba. “Jadi mari bersama-sama kita perangi narkoba,” ajaknya kembali kepada seluruh jemaat yang hadir.
Berita ini menyoroti pentingnya kerja sama semua pihak, termasuk gereja dan masyarakat umum, dalam memerangi narkoba di Kota Medan. Penekanan yang disampaikan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution, melalui Pj Sekda Topan Obaja Putra Ginting, menggambarkan keprihatinan serius terhadap tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan.
Beberapa poin penting dari ajakan ini adalah:
- Kerja Sama Lintas Komunitas: Mengajak gereja-gereja dan komunitas masyarakat untuk bersama-sama aktif dalam upaya pemberantasan narkoba.
- Tanggung Jawab Bersama: Penanggulangan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.
- Pengaruh Narkoba pada Kejahatan: Penyalahgunaan narkoba disebut sebagai salah satu pemicu utama terjadinya kejahatan, sehingga pemberantasannya akan berkontribusi pada keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dengan semangat ini, harapannya adalah tercipta langkah nyata dalam mewujudkan generasi yang bersih dan produktif menuju visi Indonesia Emas 2045. Upaya ini perlu didukung oleh program-program pemberdayaan, edukasi, dan penegakan hukum yang tegas.
