suarabersama.com, Jakarta – Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan penegakan hukum yang tegas.
Pemerintah di bawah kepemimpinannya bertekad untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik melalui berbagai langkah strategis.
Komitmen Presiden Prabowo terhadap Pemberantasan Korupsi
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama pemerintahannya. Beliau menyatakan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap praktik korupsi di semua lini pemerintahan dan akan memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja secara independen dan profesional.
KPK Siap Bekerja Sama dengan Semua Pihak
Menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang berencana merilis video terkait dugaan skandal korupsi pejabat negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk menerima dan menindaklanjuti setiap laporan yang disertai bukti kuat. KPK menegaskan bahwa semua laporan akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.
Pemerintah Dorong Partisipasi Publik dalam Pengawasan
Pemerintah mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kinerja aparatur negara. Saluran pengaduan dan pelaporan telah disiapkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait dugaan pelanggaran hukum. Hal ini sejalan dengan semangat transparansi yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo.
Menjaga Stabilitas dan Kepercayaan Publik
Pemerintah menyadari bahwa isu-isu terkait dugaan korupsi dapat mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, setiap informasi yang beredar akan ditindaklanjuti dengan serius dan profesional, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.
