Suarabersama.com, Jakarta, 16 Desember 2024 – Pemerintah terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan perpajakan yang adil dan inklusif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan gotong-royong.
“Kebijakan ini memastikan kelompok masyarakat mampu membayar pajak sesuai kewajiban, sementara yang tidak mampu mendapatkan perlindungan bahkan bantuan. Di sinilah peran negara hadir,” ujar Menkeu dalam konferensi pers bertema “Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan” di Jakarta, Senin (16/12).
Barang dan jasa esensial seperti kebutuhan pokok, layanan kesehatan, pendidikan, serta transportasi umum tetap bebas dari PPN (0%). Sementara itu, barang tertentu seperti tepung terigu dan gula industri dikenakan PPN 12%, namun kenaikan 1% tarifnya ditanggung pemerintah. Untuk barang mewah seperti makanan premium, layanan rumah sakit VIP, dan pendidikan internasional, penyesuaian tarif PPN sepenuhnya diberlakukan.
Selain kebijakan PPN, pemerintah meluncurkan stimulus berupa bantuan sosial, seperti diskon listrik 50% dan bantuan pangan, untuk melindungi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Insentif pajak bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, juga diperpanjang, seperti tarif PPh Final 0,5% dan insentif PPN dengan total alokasi Rp265,6 triliun pada tahun 2025.
“Mayoritas insentif ini diarahkan untuk rumah tangga dan pelaku usaha, termasuk UMKM, guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” tambah Sri Mulyani.
Pemerintah juga membuka ruang dialog untuk terus memperbaiki kebijakan perpajakan demi mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan keberlanjutan fiskal.
“Dengan pendekatan komprehensif ini, APBN dan perpajakan menjadi instrumen penting untuk menjaga ekonomi, mewujudkan keadilan, dan memperkuat gotong-royong,” tutup Menkeu.
