Jakarta, Suarabersama – Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 akan tetap tumbuh kuat dengan kisaran 4,8-5,6%. Pada 2026, angka pertumbuhannya diperkirakan akan meningkat menjadi 4,9-5,7%, didorong oleh sektor konsumsi domestik, investasi, serta ekspor yang stabil.
Perry menjelaskan bahwa untuk mengatasi ketidakpastian global, pemerintah mengandalkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan sektor UMKM dan ekonomi keuangan syariah untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Kredit diperkirakan akan tumbuh 11-13% pada 2025 dan 2026, dengan stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga,” kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024, Jumat (29/11/2024).
Ia juga menyebutkan bahwa hasil dari stress-test menunjukkan ketahanan sistem keuangan Indonesia terhadap dampak gejolak global.
Menurutnya, sektor keuangan digital menunjukkan perkembangan yang signifikan. Transaksi e-commerce, digital banking, serta uang elektronik mengalami pertumbuhan yang pesat.
“Kebijakan makroprudensial yang longgar akan terus diterapkan pada 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang akan kami arahkan untuk sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja,” jelas Perry.
“Jumlah insentif likuiditas KLM akan kami tingkatkan dari Rp 259 triliun menjadi Rp 283 triliun mulai Januari 2025, sehingga lebih banyak bank yang akan menerima insentif likuiditas yang lebih besar,” tambahnya.
Perry juga menyampaikan bahwa rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial akan tetap longgar. Selain itu, kebijakan uang muka kredit 0% untuk sektor properti dan otomotif akan tetap berlaku.
“Penguatan sistem pengawasan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan juga akan terus dilakukan melalui koordinasi erat dengan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan),” ungkapnya.
Kebijakan Sistem Pembayaran 2025
Perry menambahkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran akan terus dipercepat pada 2025, merujuk pada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030 yang diluncurkan pada 1 Agustus 2024.
Ada lima inisiatif utama dalam rencana ini, yaitu Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasionalisasi, dan Rupiah Digital, dengan semboyan “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa.”
Untuk mempercepat pertumbuhan sistem pembayaran, Bank Indonesia mengembangkan NewBI-Fast yang terhubung dengan sistem pembayaran cepat di industri. Selain itu, modernisasi BI-RTGS yang mendukung multi-currency dan standar internasional juga menjadi fokus.
“Pengembangan pusat data transaksi pembayaran dengan Payment ID dan BI-Payment Info juga menjadi bagian dari strategi ini,” kata Perry.
Langkah kedua dalam pengembangan sistem pembayaran adalah konsolidasi industri, dengan fokus pada transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi.
“Selain itu, QRIS akan terus dioptimalkan dengan target 58 juta pengguna dan 40 juta merchant. BI juga akan mendirikan BI Digital Innovation Center (BIDIC) yang berkolaborasi dengan ASPI,” jelasnya.
“Kerja sama QRIS juga akan diperluas dengan sejumlah negara, serta integrasi BI-Fast dengan transaksi mata uang lokal melalui proyek Nexus,” tambah Perry.
Perry juga menyebutkan bahwa eksperimen lebih lanjut terhadap Rupiah Digital akan dilakukan sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia berencana untuk melakukan elektronifikasi transaksi keuangan di Pemerintah Daerah.
Sinergi Kebijakan untuk Stabilitas Ekonomi
Perry menekankan pentingnya sinergi kebijakan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Terdapat lima area sinergi utama, yaitu: memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, mendorong permintaan domestik, meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional, pendalaman keuangan untuk pembiayaan perekonomian, dan digitalisasi sistem pembayaran serta ekonomi keuangan digital.
“Sinergi kebijakan ini sangat penting untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional dan menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, guna memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan,” tutup Perry.
