Jakarta, Suarabersama.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, kembali mengangkat isu politisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pernyataan resminya pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus korupsi.
Menurut Puan, korupsi merupakan masalah yang sangat mendesak dan harus diberantas dengan tepat.
“Pemerintah, melalui KPK, harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Politisasi hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).
Puan menegaskan bahwa independensi sangat penting bagi lembaga penegak hukum, terutama KPK sebagai lembaga khusus yang menangani kasus korupsi di Indonesia.
“Saya harap tidak ada politisasi dalam proses pemberantasan korupsi, sehingga kepercayaan publik terhadap KPK dapat terus terjaga,” kata Puan.
Puan juga menyampaikan pesan kepada calon pimpinan KPK yang baru saja terpilih melalui tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) DPR, agar dapat secara efektif memitigasi dan mencegah praktik korupsi.
“Pimpinan KPK ke depan harus memiliki visi yang jelas untuk mencegah korupsi sejak dini. Bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan memperkuat pencegahan di semua lini,” kata Puan.
Ia juga berharap agar Hari Antikorupsi Sedunia tidak hanya diperingati sebagai perayaan atau seremoni semata tanpa adanya tindakan nyata.
Puan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia menekankan peran masyarakat sangat krusial dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta melaporkan setiap indikasi korupsi yang ditemukan.
“Secara khusus, saya mengajak generasi muda turut berpartisipasi aktif memerangi korupsi. Sebagai agen perubahan, pemuda punya potensi besar untuk memperjuangkan agar Indonesia bisa bersih dari tindak korupsi,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
