Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemotongan anggaran dinas pejabat hingga 50 persen. Menurutnya, kebijakan ini menjadi pengingat agar pejabat publik lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Intinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin. Efektivitas dan efisiensi harus terus ditingkatkan. Jadi pemotongan itu memang harus dilakukan,” ujar Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (9/12/2024).
Pratikno menegaskan, Kemenko PMK siap melakukan langkah-langkah efisiensi. Ia menekankan pentingnya penerapan “presision budgeting”, yaitu perencanaan anggaran yang tepat sasaran dan terarah.
“Kita harus benar-benar memastikan setiap anggaran terpakai secara presisi dan fokus,” tambahnya.
Latar Belakang Pemangkasan Anggaran
Wacana pemangkasan anggaran ini pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menyoroti besarnya anggaran yang dihabiskan untuk perjalanan dinas pejabat, terutama ke luar negeri.
Menurutnya, anggaran perjalanan dinas mencapai 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 47,8 triliun per tahun. Prabowo meminta pengurangan sebesar 50 persen untuk menghemat sekitar Rp 15 triliun.
“Acara-acara yang tidak penting harus dikurangi. Kalau bisa dipotong 50 persen, kita bisa menghemat Rp 15 triliun. Anggaran itu bisa digunakan untuk membangun bendungan atau irigasi,” ujar Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12/2024).
Instruksi Pemangkasan Anggaran
Merespons arahan Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan instruksi pemotongan anggaran dinas. Instruksi ini tertuang dalam Surat Nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024.
Dalam surat tersebut, Sri Mulyani meminta kementerian, lembaga negara, serta pimpinan kesekretariatan lembaga memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar minimal 50 persen dari sisa pagu anggaran tahun 2024.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan memastikan anggaran negara dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih prioritas.
Efisiensi Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat
Pemangkasan anggaran dinas ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan pengeluaran yang dinilai tidak esensial. Anggaran yang berhasil dihemat nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti bendungan dan irigasi, demi mendukung kesejahteraan masyarakat.
Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
