Jakarta, Suarabersama.com – Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara terkait posisi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan yang ditinggalkan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah. Menurut Dasco, posisi ini bersifat fleksibel, sehingga bisa diisi oleh orang baru atau dibiarkan kosong.
“Posisi itu boleh diisi dan boleh tidak diisi,” kata Dasco saat ditemui di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Tidak Seperti Jabatan di Kabinet
Dasco menjelaskan, posisi utusan khusus presiden berbeda dengan jabatan di Kabinet Merah Putih yang memiliki aturan lebih formal. Jika seorang pejabat di kabinet berhenti, posisinya otomatis akan diisi oleh pengganti. Namun, utusan khusus presiden dibuat untuk tujuan tertentu dan bisa dibubarkan jika tidak lagi diperlukan.
Dasco menambahkan bahwa posisi ini awalnya dibuat karena Gus Miftah dinilai memiliki perhatian besar terhadap toleransi beragama dan sarana keagamaan di berbagai daerah.
“Nomenklatur itu dibuat karena Gus Miftah memiliki perhatian yang besar terhadap toleransi umat beragama. Beliau juga sering berkeliling daerah dan melaporkan sarana keagamaan yang belum memadai,” jelas Dasco.
Prabowo Akan Pertimbangkan Usulan Pengganti
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan calon pengganti Gus Miftah. Prabowo mengatakan, pemerintah akan meminta pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta organisasi keagamaan terkait kebutuhan posisi ini.
“Nanti kita lihat kalangan yang memahami persoalan ini. Kita akan minta masukan dari majelis ulama, ormas keagamaan, dan pihak-pihak terkait,” ujar Prabowo di Kompleks Istana, Jakarta.
Kritik Publik Akibat Video Gus Miftah
Sebelumnya, posisi Gus Miftah sebagai utusan khusus presiden menjadi sorotan setelah video dirinya viral di media sosial. Dalam video tersebut, Gus Miftah melontarkan candaan kepada seorang pedagang es teh dengan bahasa yang dianggap tidak pantas.
Candaan itu menuai kritik tajam dari masyarakat hingga muncul berbagai petisi yang mendesak Gus Miftah untuk mundur dari jabatannya. Akhirnya, Gus Miftah memutuskan untuk melepaskan posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden.
Dengan demikian, pemerintah kini tengah mempertimbangkan apakah posisi ini akan diisi kembali atau dibiarkan kosong. Semua keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak terkait.
