suarabersama.com, Jakarta – Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, dengan tegas membantah adanya isu mengenai dedolarisasi atau penciptaan mata uang baru yang dapat menyaingi dolar Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada akhir Oktober lalu.
Sugiono menjelaskan bahwa selama KTT BRICS Plus, isu tentang dedolarisasi atau pembentukan mata uang alternatif tidak pernah dibahas. “Ada yang menyampaikan soal isu-isu dedolarisasi kemudian menciptakan mata uang baru, namun pada KTT terakhir kemarin, hal tersebut sama sekali tidak dibicarakan,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Menurut Sugiono, isu tentang BRICS yang berencana menciptakan mata uang baru untuk menantang dominasi dolar AS beredar luas di media sosial. Namun, ia menegaskan bahwa topik tersebut tidak pernah menjadi bagian dari agenda KTT BRICS. “Memang saya tahu ada beberapa yang beredar di media sosial mengenai mata uang dan sebagainya, tetapi itu sama sekali tidak pernah dibicarakan, terutama terkait penggunaan mata uang,” tambahnya.
Menanggapi ancaman yang dilontarkan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai tarif 100 persen terhadap negara-negara BRICS jika mereka tetap melanjutkan rencana penggunaan mata uang alternatif selain dolar AS, Sugiono menegaskan bahwa BRICS tidak pernah membahas dedolarisasi. “Pada saat KTT BRICS di Kazan itu tidak ada bicara mengenai dedolarisasi,” ujar Menlu Sugiono, menanggapi klaim Trump yang mengkhawatirkan pergeseran dari dolar AS.
Sebelumnya, Donald Trump melalui media sosialnya, Truth Social, menyatakan ancaman terhadap negara-negara BRICS dengan tarif 100 persen jika mereka berencana menciptakan mata uang baru yang menggantikan dolar AS. Trump juga menekankan bahwa negara-negara BRICS harus berkomitmen untuk tidak mendukung atau menciptakan mata uang yang bisa menggantikan dominasi dolar.
BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini diperluas dengan keanggotaan negara-negara seperti Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
