Jakarta, Suarabersama – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan untuk fokus pada 15 komoditas dalam program hilirisasi, sebagai bagian dari strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa secara keseluruhan ada 28 komoditas yang berpotensi untuk hilirisasi hingga tahun 2045. Dari total tersebut, 15 sektor unggulan dipilih untuk menjadi prioritas.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian, dan dari sekitar 28 komoditas yang memiliki potensi hilirisasi hingga 2045, kami memutuskan untuk fokus pada 15 komoditas utama,” ujar Amalia dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 yang diselenggarakan oleh INDEF di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
Amalia menyebutkan, di antara 15 komoditas tersebut, ada beberapa komoditas dari sektor tambang, seperti nikel, tembaga, bauksit, timah, minyak bumi, gas bumi, dan besi-baja. Selain itu, komoditas dari sektor pertanian dan kelautan juga menjadi fokus, di antaranya kelapa, kelapa sawit, rumput laut, garam, ikan tuna, udang, ikan tilapia, dan pasir silika.
“Misalnya, pasir silika yang nantinya akan digunakan dalam industri konduktor dan semikonduktor. Namun, yang ingin kami tekankan juga adalah, kita memiliki potensi besar dari sumber daya lainnya yang juga berpotensi untuk hilirisasi, yang dapat menciptakan nilai tambah yang lebih inklusif, terutama bagi petani dan nelayan yang akan diuntungkan dari program hilirisasi ini,” tambahnya.
Hilirisasi komoditas prioritas diproyeksikan dapat memberikan kontribusi besar terhadap PDB, dengan estimasi nilai tambah mencapai US$ 165 miliar atau sekitar Rp 2,62 kuadriliun (kurs Rp 15.900). Amalia berharap langkah ini dapat mendongkrak industrialisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun mendatang.
Di sisi lain, pemerintah juga berencana untuk mempercepat hilirisasi melalui pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK), yang didesain dengan dukungan sektor multisektor.
Amalia mengungkapkan bahwa ada 24 KEK dan kawasan industri yang telah diprioritaskan untuk pengembangan dalam lima tahun ke depan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Pengembangan kawasan industri tidak hanya melibatkan satu sektor, tetapi harus ada upaya lintas sektor. Sebagai contoh, pengembangan kawasan industri memerlukan akses jalan tol, suplai air yang memadai, serta pengembangan sumber daya manusia agar kawasan tersebut dapat berjalan dan beroperasi secara optimal,” jelasnya.
