Jakarta, suarabersama.com – Sebanyak 14 ribu jemaah umrah Indonesia dilaporkan masih tertahan di kawasan Timur Tengah hingga 1 Maret. Data tersebut dihimpun dari 13 asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) di tengah terganggunya penerbangan akibat konflik regional.
Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah (Himpuh), Firman Taufik, menyebut para jemaah yang terdampak tidak hanya berada di Arab Saudi, tetapi juga tersebar di sejumlah negara transit. Menurutnya, kelompok yang paling terdampak adalah jemaah yang tertahan di bandara transit karena penutupan wilayah udara.
“Yang paling terdampak adalah jemaah yang berada di negara transit dengan ruang udara yang ditutup,” ujar Firman, Selasa (2/3).
Ia menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan jemaah belum dapat melanjutkan perjalanan maupun kembali ke Tanah Air. Pertama, penutupan jalur penerbangan di sejumlah negara tujuan. Kedua, kebijakan maskapai yang menyesuaikan operasional penerbangan akibat situasi keamanan di kawasan.
Asosiasi mendesak pemerintah memastikan seluruh jemaah yang belum bisa diterbangkan tetap berada dalam kondisi aman dan mendapatkan fasilitas yang layak, mulai dari akomodasi hingga kebutuhan logistik. Jika situasi memburuk, pemerintah juga diminta menyiapkan skenario penjemputan.
Selain 14 ribu jemaah yang tertahan, tercatat sedikitnya 51 ribu calon jemaah lainnya mengalami penundaan keberangkatan. Kondisi ini dinilai memerlukan langkah cepat agar kerugian tidak semakin besar.
Firman mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian terkait dan maskapai untuk mencari solusi. Namun, persoalan muncul karena tidak semua maskapai bersedia mengembalikan dana tiket secara penuh bagi jemaah yang batal berangkat.
Menurutnya, pengembalian biaya tiket serta potensi kerugian dari sektor perhotelan menjadi isu krusial yang harus diperjuangkan bersama antara Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan pemerintah. “Yang paling berisiko dirugikan dalam situasi ini adalah jemaah,” tegasnya. Asosiasi berharap ada langkah konkret dan terkoordinasi agar keselamatan, kepastian jadwal, serta hak finansial jemaah tetap terlindungi di tengah situasi yang belum menentu. (kls)
