Arwani Thomafi

Suarabersama.com, Semarang – Polemik pengesahan revisi undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)  yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Senin (12/2) kemarin, meninggalkan dua fraksi di DPR RI yang walk out dari sidang paripurna karena tidak menyepakati hasil revisi, yakni Fraksi PPP dan Fraksi Nasdem.

Menurut Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum DPP PPP, sikap yang diambil oleh F-PPP merupakan komitmen partai dalam menjaga amanah umat Islam.

“Dalam kaedah Fiqih, orang yang mewakilkan bisa menarik keterwakilannya, sementara kami ini hanya wakil, jangan sampai akadnya ditarik oleh muwakkil atau orang yang mewakilkan (rakyat:red)”, ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Gus Aank ini juga menuturkan, meski kaedah fiqih semacam ini tidak diatur dalam undang-undang negara,namun PPP adalah partai yang berdiri untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam, sehingga tidak mungkin partainya melenceng dari kaedah fiqih meski tidak diatur dalam undang-undang.

“Sejarah PPP adalah sejarah umat Islam, sehingga tidak mungkin kami menghianati kaedah fiqhiyyah”, tambah pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PPP MPR RI ini.

Terkait polemik UU MD3, tanggapan juga datang dari Rois Syuriyah PWNU Jawa Tengah, K.H. Ubaidillah Shodaqoh yang memberi komentar yang hampir senada dengan pernyataan Gus Aank.

Kyai Ubaid, panggilan akrab K.H. Ubaidillah Shodaqoh menyebut bahwa dalam fiqih pesantren orang yang mewakilkan (rakyat:red) dapat menarik perwakilannya sewaktu-waktu dan selesailah keterwakilannya.

“Kalau dalam fiqh pesantren sih muwakkil (yg mewakilkan) dapat menarik aqad wakalah sewaktu2 alias memberhentikannya & selesailah ke-wakilannya” cuit Pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon Semarang lewat akun twitternya, @Ubaidullah_Sdq.