Muhammad Ngainirrichadl

Suarabersama.com, Semarang – Meski sudah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada Senin, (12/2) kemarin, undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) masih saja menuai polemik di tengah masyarakat.

Anggota DPRD Jawa Tengah, Muhammad Ngainirrichadl, berharap akan ada kelompok masyarakat mengajukan judicial review atas undang-undang yang seharusnya hanya mengatur mekanisme internal anggota DPR.

“Mestinya UU MD3 mengatur mekanisme internal anggota DPR, wilayah publik menjadi bagian tersendiri,” tuturnya.

Richadl, sapaan akrab Ngainirrichadl, menilai bahwa pengesahan UU MD3 dalam rapat paripurna Senin kemarin terlalu terburu-buru dan berpotensi membungkam demokrasi dan merupakan kemunduran daam sejarah reformasi.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap F-PPP dan F-Nasdem DPR RI yang melakukan aksi walk out karena di dalamnya banyak pasal yang berpotensi membungkam demokrasi”, tambahnya.