Ketua Umum PPP M. Romahhurmuziy.
Ketua Umum PPP M. Romahhurmuziy.

Suarabersama.com, Rembang – Selain mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, pengesahan hasil revisi Undang-Undang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) juga mendapat tantangan dari dua fraksi di DPR, F-PPP dan F-Partai Nasdem. Bahkan PPP juga akan memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kelompok masyarakat yang berniat melakukan upaya uji materi terhadap hasil revisi UU MD3.

Ketua Umum PPP, M. Romahhurmuziy menuturkan, sikap ini diambil sebagai bentuk kepedulian PPP terhadap proses demorasi di Indonesia. Selain itu, Romahhurmuziy juga menuturkan bahwa dukungan terhadap kelompok masyarakat yang akan melakukan uji materi terhadap UU MD3 didasari karena tiga hal.

“Pertama terkait imunitas anggota DPR. DPR seolah-olah ingin membangun benteng benteng yang lebih tebal, tembok yang lebih besar dari masyarakat yang diwakili. Padahal, transparansi dan akuntabilitas merupakan persoalan utama yang ingin ditegakkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Romahhurmuzi memaparkan persoalan terkait prosedur pemanggilan paksa terhadap pihak yang dianggap tidak kooperatif dengan melibatkan aparat penegak hokum.

Menurutnya, prosedur semacam itu dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga tidak perlu diatur dalam UU MD3.

Alasan ketiga adalah pengingkaran terhadap hak konstitusional DPD yang tidak dilibatkan dalam pengesahan revisi UU MD3.

“MPR itu lembaga bicameral yang seharusnya putusan atas perubahan pimpinan harus melibatkan dua lembaga yang merupakan bagian dari MPR, yakni DPR dan DPD. Sementara dalam pengesahan UU MD3, DPD tidak dilibatkan,” pungkasnya.