Sumber ilustrasi: s-i.huffpost.com/

Oleh: Ali Masruri*

Pergantian pemimpin adalah terbitnya cahaya baru, dan diharapkan mampu menjadi penerang yang lebih menerangi. Pentingnya sosok pemimpin harusnya disadari oleh bangsa ini, sehingga polemik-polemik yang dapat menciderai demokrasi kita, seharusnya sudah final dan tidak perlu muncul lagi di permukaan. Hal tersebut sebagai potret kedewasaan rakyat ini dalam berbangsa dan bernegara.

Pemimpin bukan sekedar menjadi publik figur yang mengisi kursi gedung pemerintahan belaka, atau dekorasi poto bersama saat melakukan kunjungan ke tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi ia adalah pemegang kebijakan dan penentu arah laju roda pemerintahan. Memilih pemimpin adalah meletakan suatu kepentingan di atas pundak satu orang.

Islam jelas agama yang mendeklarasikan tentang konsep kepemimpinan adalah perihal yang tidak bisa ditawar lagi, bahkan jika dalam suatu negara sudah tidak lagi ditemukan sosok manusia yang pantas dijadikan pemimpin, kewajiban keberadan sosok pemimpin tetap harus dilaksanakan. Hal ini menimbang pemimpin sebagai pemegang kebijakan dari persoalan kemasyaratan yang sangat kompleks, dan tidak mungkin diserahkan secara bebas kepada masyarakat secara umum.

Berbicara tentang kebijakan, ini menjadi erat kaitanya dengan objek kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang merupakan kata turunan dari kata bijak, memang sepantasnya melahirkan peraturan yang bijak. Akan tetapi jika ditinjau dengan kaca mata filsafat hukum yakni harus berasaskan keadilan, maka dari sini muncullah sesuatu yang disebut kearifan dalam sebuah kebijakan.

Sosok pemimpin akan dipertanyakan dan disaksikan perihal kearifannya, mulai dari seratus hari kerja dan seterusnya. Maka, benar apa yang dikatakan plato tentang sosok pemimpin haruslah seorang filsuf, yakni orang yang mampu memahami konsep kenegaraan dengan berbagai unsur yang ada di dalamnya.

Menentukan Maslahah dalam Sebuah Kebijakan

Saya ingat tentang prinsip kebijakan yang terkandung dalam Kaidah Fikih yang mengarahkan kepada sebuah tanggung jawab kebijakan pada kemaslahatan, yakni تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَي رَعِيّةٍ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ (kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus terkait dengan kemaslahatan). Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah menjadi titik acuan sebuah kemaslahatan tersebut? Sehingga melahirkan suatu keadilan.

Rasa-rasanya keadilan adalah mitos atau lebih kejam lagi disebut sebagai iming-iming semata yang akan tetap menjadi iming-iming. Pemikiran semacam itu saya kira muncul dari kurangnya pemahaman tentang keadilan. Keadilan yang jelas terikat dengan sebuah kondisi, akan menuntut si pemikul kebijakan untuk bisa berdialog dengan kondisi yang mengonstruksi sosial, ini menjadi modal utama dalam memperjuangkan keadilan atau minimal tidak terjerumus kepada kezaliman.

Kata adil dengan mengambil sebuah pemahaman yang difatwakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah “maksud dari adil adalah mengutamakan kepentingan yang paling dibutuhkan dan menyamaratakan masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama.”Namun jika kebutuhannya berbeda, maka ketajaman putusan dalam berijtihad oleh pemimpin akan dipertaruhkan. Maka dari itu seorang pemimpin harus memiliki sudut pandang yang tajam dalam menentukan kebijakan untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

*Penulis telah lama nyantri di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu Kendal, kini tinggal di Semarang