Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (MADANI) menggelar acara “Halaqoh Ulama Jawa Tengah Untuk Kemaslahatan Rakyat” dengan mengangkat tema “Demokrasi Politik Daerah Berbasis Kemaslahatan Rakyat” dari 30 November-1 Desember 2017 di MG Setos Hotel Semarang. foto: jd.doc

Suarabersama.com – Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (MADANI) menggelar acara “Halaqoh Ulama Jawa Tengah Untuk Kemaslahatan Rakyat” dengan mengangkat tema “Demokrasi Politik Daerah Berbasis Kemaslahatan Rakyat” dari 30 November-1 Desember 2017 di MG Setos Hotel Semarang.

Salah satu hal yang menjadi bahasan tantangan ke depan MADANI. Persoalan yang semakin kompleks baik dalam sosial, budaya, dan ekonomi, ulama diharapkan selalu menjadi pemecah problematika di masyarakat. Serta kehususan bagi para pengurus MADANI agar bisa menangani

“Khusunya pengurus wilayah MADANI dilantik, seperti Bpk Idi, tantangan ekonomi, sosial, budaya (semakin komplek-red). Posisi ulama sekarang sangat diharapkan sebagai warasatul anbiya. Harus bisa memberi peran dalam kondisi dinamika masyarakat saat ini,” kata pria asal Rembang tersebut, Kamis (30/11).

Ia menambahkan, kualitas partai-partai terutama yang berbasiskan agama, dirasakannya menurun secara kualitas.

“Dari tahun ke tahun dari partai ke partai yang berbasiskan agama semakin menurun. Dimasukannya aliran kepercayaan dan status anak diluar nikah yang diputuskan MK. Ulama harus menjadi corong untuk Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (MADANI) ini. Kemudian, pada pilkada serentak 2018 nanti akan menjadi tantangan juga kita,” ujar Dewan Pembina MADANI Pusat, H. Muh Arwani Thomafi, (Semarang, 30/11/2017).

KH Haris Shodaqoh dalam sambutannya mengatakan  persoalan fikih syiasyah dinilai sangat luas cakupanya,  bisa mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya. Beliau membacakan salah satu ayat al-Quran yang dimana terdapat nilai tersirat yang memberikan perlindungan. Tidak memandang, persoalan, geografis agamis. Seperti disahkan kolom kepercayaan di KTP. Mengambil dari rahmatan lil alamain, memberi rahmat dunia dan akhirat sesuai missi rasul. Tentunya harus di tempuh dengan jalan spiritual dan moral.

“Perbedaan pendapat dan cara berfikir itu doriroyah, kebenaran itu tidak bisa di klaim. Tidak bisa disatukan, karena kebenaran yang satu hanya Allah haq. Perbedaan itu diperbolehkan dalam qonun-qonun adi-niyah. Sekian banyaknya dalam perbedaan-perbedaan dalam berfikir,” jelas Pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon. (002)