Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI H. Moh. Arwani Thomafi (tengah), saat menyampaikan pidato dalam acara Optimalisasi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Ponpes Al-I'anah Kel. Cepu Kec. Cepu Kab. Blora, Minggu (26/11).

Suarabersama.com – Semakin banyak  penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan berita yang tidak benar (hoax) atau berisi ujaran kebencian yang berbau SARA, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI  H. Moh. Arwani Thomafi, dalam acara Optimalisasi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Ponpes Al-I’anah Kel. Cepu Kec. Cepu Kab. Blora, Minggu (26/11).

Ia menyarankan kepada pengguna medsos untuk lebih berhati-hati. Telah banyak contoh kicauan atau ujaran yang keblabasan sehingga mengakibatkan masalah baik antar individu, individu dengan kelompok bahkan dengan pemerintah atau penguasa.

“Semua itu dikarenakan tidak adanya batasan atau aturan yang jelas dalam penggunaan media sosial,” ujarnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh ulama dan  200 an santri yang memenuhi lokasi, ia menjelaskan  semua teror hoax yang menyebar dapat dilawan dengan saling bergandengan tangan oleh semua pihak. Selain itu, Arwani menghimbau ormas-ormas keagamaan di tanah air melakukan komunikasi intensif dengan kelompok sipil berbasis keagamaan dan terus menjaga dialog antar agama.

Penegakan hukum dilakukan untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Begitu juga berdasarkan penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Hal ini tentunya sejalan dengan Pancasila yang merupakan dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila tidak berlaku.

“Dengan demikian, penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara. Hal ini berarti bahwa moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan. Jelaslah hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” jelas pria yang juga Wakil Ketua Umum PPP tersebut.

Karena itu, setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang bermoral Pancasila, sehingga konsekuensinya hukum harus menjadi panglima demi terciptanya masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan sebagai otoritas tertinggi, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan untuk semua orang, di mana keadilan tidak memihak pada kepentingan, tetapi keadilan yang benar-benar sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan itu sendiri.

Di sesi penutup, Arwani Thomafi yang juga wakil Ketua Umum PPP memberi semangat kepada para santri bahwa pesantren sebagai miniatur negara yang berbhinneka harus bisa menjadi teladan dalam menciptakan kerukunan dan persatuan. (001)